Share

Kumpulan Berita

MK


Nasional
20 August 2024

Sambut Baik Putusan MK, PDIP: Ini Kemenangan Demokrasi untuk Rakyat!

Chico mengatakan, jika putusan MK ini merupakan wujud dari kemenangan demokrasi sekaligus menjadi semangat baru bagi kader-kader banteng di daerah.

Nasional
20 August 2024

Tok! MK Tolak Gugatan Aturan Mantan Gubernur Bisa Jadi Cawagub

Hal ini diputuskan MK saat membacakan perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024 yang digelar di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Nasional
20 August 2024

Bakal Ubah PKPU, KPU Pastikan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Sesuai Jadwal

Perubahan PKPU dipastikan tidak akan mengganggu atau menggeser jadwal daftar pencalonan kepala daerah, di mana batas akhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024.

Nasional
20 August 2024

Usai Putusan MK, KPU Bakal Ubah PKPU

Pihaknya akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan MK tersebut guna memahami secara utuh persyaratan calonan kepala daerah yang konstitusional pascaputusan MK.

Nasional
20 August 2024

Pernyataan Lengkap Ketua KPU Sikapi Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Setidaknya, ada empat poin sikap dari lembaga penyelenggara Pemilu terkait putusan itu.

Nasional
20 August 2024

KPU Belum Putuskan Syarat Calon Kepala Daerah Usai Putusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Nasional
20 August 2024

MK Ubah Syarat Calon Kepala Daerah, PDIP Rayu Parpol KIM Plus Tarik Dukungan di Pilgub Jakarta

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyambut baik bila ada partai politik (parpol) tarik dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub Jakarta.

Nasional
20 August 2024

MK Bolehkan Kampus Jadi Tempat Kampanye Pilkada, Asal Kantongi Izin

MK mengabulkan seluruh permohon terkait aturan larangan kampanye Pilkada di lingkungan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pilkada.