Kumpulan Berita
Ketua Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo, meminta agar kebijakan tembakau tidak mengabaikan kontribusi fiskal.
Gappri) menilai aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan petani tembakau, buruh
Serikat Pekerja siap turun menyampaikan aksi penolakan terhadap aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan
Peraturan tersebut dapat berdampak pada PHK massal hingga merosotnya perekonomian.
PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan pelaku usaha
Apindo menemui Menkes Budi Gunadi Sadikin guna membahas PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang PP UU Nomor 17 Tahun 2023
Pro kontra timbul usai pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.