Kumpulan Berita
Partisipasi publik harus dibuka secara inklusif dengan melibatkan segenap pihak.
Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik tengah digodok Kementerian Kesehatan sebagai aturan turunan PP 28 Tahun 2024 Kesehatan.
Ketua Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo, meminta agar kebijakan tembakau tidak mengabaikan kontribusi fiskal.
Serikat Pekerja siap turun menyampaikan aksi penolakan terhadap aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024
Pengusaha yang tergabung dalam 20 asosiasi lintas industri menolak berbagai kebijakan kontroversial terkait pengaturan produk tembakau
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan
PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan pelaku usaha
Anggota Komisi IV Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan PP Kesehatan.