Mahkamah Konstitusi (MK)

Hal ini diungkapkan Hakim Ridwan Mansyur dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

MK menilai sanksi itu tidak serta merta dapat dijadikan alasan membatalkan pencalonan Prabowo-Gibran.

Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan menggelar sterilisasi di kawasan Gedung MK.

Sri Mulyani menyatakan tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Sri Mulyani memberikan ilustrasi penyusunan APBN 2024. Di mana siklus penyusunan APBN telah dimulai tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat bersaksi di hadapan para hakim konstitusi.

Muhadjir tampak keluar dari kediaman dinasnya pada Pukul 07.35 WIB

4 menteri Jokowi hadiri sidang sengketa Pemilu di MK.