Mahkamah Konstitusi (MK)

Hendrawan juga menyatakan bahwa, peta perpolitikan di kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubenur Jakarta dapat berubah.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, segala bentuk kemungkinan menjadi semakin masuk akal setelah dikabulkannya gugatan MK itu. Termasuk peluang mengusung calon gubernur Pilkada Jakarta.

MK menilai ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun.

PTUN diketahui mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal pencabutan SK pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

PTUN diketahui mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal pencabutan SK pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Namun hal itu tidak akan berlaku bagi yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seorang pekerja lepas menggugat UU Tapera ke MK.

MK pun sudah menjelaskan mekanisme sidang pendahuluan sidang sengketa pileg.