uu pemilu

PKB memandang upaya revisi UU Pemilu harus mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu 

Bahtiar melanjutkan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi.

Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan melakukan perubahan

PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa.

Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering.

Lima isu klasik, yang setiap dalam pembahasan revisi UU Pemilu selalu menjadi perbincangan.

Arwani menilai, sistem profesional terbuka yang saat ini diterapkan memiliki kelemahan.