Pemilu 2024.

Salah satu penyalahgunaan kelola demokrasi melalui kekuasaan tersebut, dimulai dengan politisasi pembagian bantuan sosial

Saat ini publik memandang perhelatan Pemilu 2024 dinilai kurang menjadi wadah aspirasi kedaulatan rakyat.

"Nanti kita lihat saja di persidangan, bisa dinilai nanti sesudah tampil," katanya.

Menurut Hotman pada akhirnya hasil Sirekap tidak dijadikan dasar untuk mengeluarkan hasil nasional Pemilu yang ditetapkan KPU.

Dia tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadiri sidang tersebut. 

Momen panas sempat terjadi pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Rabu (3/4) hari ini. 

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai, mazhab kuantitatif dalam gugatan PHPU masih bisa diperdebatkan.

Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai, untuk membuktikan kecurangan dalam Pilpres 2024 cukup dengan menggunakan sample.