Kumpulan Berita
Wakil Ketua KPK mengingatkan para anggota dewan segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidaklah sesuatu yang rumit ataupun sulit.
Berdasarkan data yang diberikan KPK, lembaga DPR menduduki presentase terendah soal kepatuhan pelaporan LHKPN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan untuk menunda pelantikan Pejabat dan Pelaksana Tugas (Plt) Eselon I dan Eselon II.
KPK memastikan ada satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang belum menyetorkan LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat sepuluh DPRD yang tingkat kepatuhannya paling rendah.