Untuk itu, reformasi regulasi pun digalakkan untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan potensi ekonomi yang ada di hulu hingga hilir sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Dia menjelaskan permasalahan paling dominan dari regulasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu terkait aspek implementasi regulasi dan disharmoni.
Kedua isu tersebut menunjukkan bahwa dari sisi materi muatan maupun implementasi regulasi masih banyak mengandung permasalahan baik dalam konteks norma maupun implementasinya.
"Dengan dukungan reformasi regulasi, kebijakan yang nantinya diterbitkan KKP membuat kegiatan berusaha berjalan mudah dan murah. Di sisi lain pelaku usaha memiliki kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(ZWD)
