JAKARTA - Penanganan Covid-19 diperlukan sinergi dan keterpaduan berbagai pihak. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya bisa berjalan dengan baik.
(Baca juga: Mendagri Yakin Kalau Kepala Daerah Cukup Ekonominya, Tidak Akan Korupsi)
Hal ini yang mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) melakukan penelitian, kajian, dan menyelenggarakan webinar tentang Peran Pemda dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya.
Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Litbang Kemendagri, Deddy Winarwan mengatakan, penelitian, kajian, dan webinar ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan masukan bagi penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek Tahun 2022. Sementara itu, Fatoni menyampaikan, pandemi Covid-19 tidak mudah diatasi oleh negara manapun.
(Baca juga: 5 Kejanggalan Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Caddy Cantik Ikut Terseret hingga Korban Tak Harmonis dengan Istri Muda)
“Krisis itu telah mendorong setiap negara bangkit menjadi negara yang kuat. Di Indonesia sendiri, perjuangan melawan Covid-19 telah dilakukan sejak awal Maret 2020. Melalui sejumlah upaya, diketahui hasil penanganan Covid-19 menunjukkan tren semakin baik,”ujarnya, Selasa (31/8/2021).
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga 25 Agustus 2021 menunjukkan total kasus infeksi sebanyak 4.026.837, tingkat kesembuhan sebanyak 3.639.867, pasien yang dirawat atau melakukan isolasi mandiri sebanyak 257.677, dan meninggal dunia sebesar 129.293. Sementara, per 24 Agustus 2021 dosis penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia sebanyak 91,11 juta yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara.
Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan, berbagai tren perbaikan tersebut tidak lepas dari upaya penanganan Covid-19 dari pemerintah yang berfokus pada keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian.
“Setidaknya ada 6 upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan. Di antaranya, pengendalian kasus dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, pengetatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan penguatan terhadap upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi),”ulasnya.
Selain itu, langkah berikutnya dengan manajemen klinis, meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik, serta peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah.
“Upaya lainnya juga dilakukan dengan mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kekebalan komunitas (herd immunity),” katanya
Di sisi lain, dalam bidang ekonomi, lanjut Fatoni, setidaknya pemerintah telah melakukan enam langkah penting. Pertama, dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa insentif lainnya. Serta, dengan melakukan restukturisasi kredit dan penjaminan kredit guna mendukung sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Selain itu, pemulihan lainnya diwujudkan dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021 serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK). “Bentuk penanganan di bidang ekonomi juga terus didorong dengan melanjutkan program kartu prakerja,” jelas Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior Universitas Indonesia Irwan Sumadji mengatakan hasil penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi telah mulai terlihat.
Follow Berita Okezone di Google News
