3. PNS Bakal Piket Bergantian Ke Kantor
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut pimpinan instansi bisa menerapkan sistem piket di kantor masing-masing. Namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi kedinasan kerja di masing-masing kementerian/lembaga maupun pemda.
“Semua daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai keputusan kepala daerah, sesuai status daerah tersebut. Kenapa ada instansi yang wajib ada ASN yang hadir karena harus melayani masyarakat secara langsung. Misal rumah sakit daerah/swasta, petugas pemadam kebakaran, dan puskesmas,” ujarnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, untuk daerah yang masuk dalam kategori daerah merah atau risiko tinggi tanpa adanya penetapan PSBB maka tetap merujuk pada SE No 67/2020.
“Tidak semua wilayah/zona risiko tinggi ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Oleh karena itu jika tidak ditetapkan PSBB meskipun zona merah atau risiko tinggi maka kantor hanya boleh diisi maksimal 25% sesuai SE No 67/2020,” tuturnya.
4. Lapor Pelanggar WFH
Pemprov DKI Jakarta telah meminta kepada masyarakat maupun pekerja untuk melaporkan jika ada pelanggaran PSBB, termasuk jika ada perusahaan yang meminta karyawannya masuk. Padahal arahannya sangat jelas, yakni kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Jika ada pelanggaran saat PSBB, masyarakat atau pekerja bisa melaporkan ke kanal aduan resmi Pemprov DKI Jakarta di sosial media dan aplikasi JAKI atau Cepat Respon Masyarakat (CRM) besutan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzy)
