Kumpulan Berita
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku melihat adanya gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama pandemi Covid-19 banyak pekerja yang telah dipotong gajinya.
Menaker Ida Fauziyah ingin menegaskan poin-poin positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-undang atau UU Cipta Kerja
Pemerintah memastikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2020.
Kemenko Perekonomian mencatat sebanyak 189.436 orang yang dicabut kepesertaannya sebagai peserta program Kartu Prakerja.
Pemerintah mendapatkan penolakan dan kritik dari mayoritas fraksi terhadap klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.
Panja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas klaster ketenagakerjaan.