pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang calon legislatif (caleg) terpilih demi maju pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU tentang kepemiluan, diperkuat.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH, meminta jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan di daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting sebab penguatan pengawasan berkaitan dengan hak rakyat yang harus dijaga.

Kendati demikian, Tito tak masalah bila DPR RI ingin mempercepat revisi UU Pemilu. Namun, ia menegaskan, Pemerintah masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi dan melakukan kajian dari akademisi hingga civil society.

Hal ini diungkapkan Yusril menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut hingga kini belum ada satu partai politik pun yang menyatakan tidak setuju atas usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih lewat DPRD

Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya mitigasi konflik di daerah yang memiliki potensi kerawanan terkait gelaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Keunggulan Poltracking telah terlihat sejak Pemilu 2014, seperti diungkapkan oleh pakar politik Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti