Kumpulan Berita

KPK.


Nasional
6 November 2024

Jadi Tersangka Kasus Suap, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih Diburu KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan suap dan gratifikasi

Nasional
5 November 2024

KPK Terbitkan Surat Penangkapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Nasional
5 November 2024

PK Mardani Maming Dikabulkan MA, Begini Respons KPK

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming tetap dihukum 10 tahun penjara meski Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Nasional
5 November 2024

Kemenko Polkam Bentuk Desk Korupsi, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pembentukan desk korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Nasional
4 November 2024

KPK Tindaklanjuti Aduan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur

Demikian dipastikan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ihwal tindaklanjut informasi dugaan korupsi jual-beli aset Pemkab Kutai Timur

Nasional
4 November 2024

PK Mardani Maming, Publik Diminta Ikut Awasi

Sikap publik mengawasi proses Peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di Mahkamah Agung (MA) sudah benar.

Nasional
2 November 2024

KPK Sita Uang Rp2,4 Miliar Diduga Terkait Kasus Investasi Bodong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp2,4 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif alias bodong di PT Taspen (Persero).

Nasional
1 November 2024

Mantan Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi dengan Koruptor

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, berharap masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koruptor pada Pilkada 2024.