Kumpulan Berita
Sebab secara konsistitusi itu merupakan ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik.
Komisi VI DPR RI akan mendalami terjadinya perbedaan sikap antar dua kementerian mengenai hidupnya kembali Tiktok Shop.
"Saya sangat mendukung langkah Kejaksaan untuk mengawasi netralisas internal Kejaksaan, maupun netralitas aparatur negara,” ujarnya
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI khawatir dengan kurangnya minat investasi di Ibu Kota Negara (IKN).
DPR, menurutnya, telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari sosialisasi, penataan, hingga penyusunan regulasi pemilu.
DPR RI tetap mendorong pemerintah untuk menyisir ulang komponen haji demi efisiensi biaya.
Komisi VIII DPR RI turut berperan dalam mengurangi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
DPR berani memberikan dukungan terhadap kasus-kasus yang menimpa pejabat dengan pangkat tinggi.