DPR RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas keberlanjutan Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam hal ini, bakal dibahas soal Kampus sebagai penerima manfaat dari hasil pengelolaan tambang.

Sedianya, Komnas HAM hanya mendapat Rp71,6 miliar dari anggaran semula Rp112,8 miliar. Dengan demikian, ada pemangkasan anggaran sebesar Rp41 miliar.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR RI telah mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam RUU Minerba.

Kejaksaan Agung (Kejagung) turut terkena terpangkas anggarannya imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Pemerintah mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU itu ditujukan untuk mengurai tumpang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan hal itu dikarenakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.

Belajar dari pengalaman tahun ini, menurut dia, Kementerian perlu lebih awal berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan pelaksanaan SNBP berjalan lebih tertib.