DPR RI.

Komisi I DPR tak menutup kemungkinan bahwa pembahasan RUU TNI bisa rampung sebelum lebaran Idul Fitri 1446 H.

Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meyakini pengungkapan kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina yang tengah diusut Kejagung tak luput dari dukungan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menegaskan, komitmennya dalam mendorong penegakan hukum dan perbaikan pengelolaan negara, termasuk perusahaan milik negara.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan agar revisi undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (RUU TNI), bisa menerapkan terkait percepatan Masa Dinas Perwira (MDP).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan, sebaiknya Kejaksaan tetap pada fungsinya melakukan penuntutan dalam RUU KUHAP. Sehingga, kata dia, Kepolisian juga tugasnya tetap melakukan penyidikan seperti yang berjalan selama ini.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI akan mengikuti apapun hasil kebijakan dari rancangan revisi undang-undang TNI. Hal ini berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan dan penempatan TNI aktif di jabatan sipil.

Menurut Adies, kemungkinan paling cepat revisi UU TNI diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Bisa cepat selesai bila tidak ada perdebatan panjang.