Kumpulan Berita

DPR RI.


Nasional
2 December 2024

MKD Panggil 3 Anggota DPR Besok, Salah Satu Kasusnya soal Video Call Seks

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berencana memanggil tiga Anggota DPR RI dalam rangka klarifikasi atas kasus yang dilaporkan.

Nasional
30 November 2024

Tolak Usulan Polri di Bawah TNI-Kemendagri, DPR: Jangan Mengadu Domba!

Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus bertransformasi mewujudkan Polri yang Presisi.

Nasional
29 November 2024

Rencana Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Ini Tanggapan DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil.

Nasional
29 November 2024

Pimpinan Komisi III Tolak Keras Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri, Singgung Cita-Cita Reformasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menolak keras adanya usulan wacana institusi Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri.

Nasional
29 November 2024

Bantah Parcok Terlibat di Pilkada Serentak 2024, Komisi III: Itu Hoaks dan Sudah Ada yang Dilaporkan ke MKD

Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menganggap, cawe-cawe Partai Cokelat atau Parcok di pelaksanaan Pilkada 2024 pada sejumlah daerah merupakan kabar hoaks. Bahkan, ia menyebut, sudah ada anggota DPR RI yang dilaporkan buntut menyebarkan isu tersebut.

Nasional
29 November 2024

DPR Kritik Keras Soal Kapolrestabes Semarang Tuding Siswa SMK Gangster

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta polisi tak sembarangan mengeluarkan pernyataan di kasus dugaan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang.

Nasional
29 November 2024

Pemerintah Bakal Legalkan Perkebunan Sawit yang Tak Masuk Kawasan Hutan, Ini Tanggapan DPR

Menyikapi rencana Kementerian ATR/BPN tersebut dan upaya koordinasinya dengan Kementerian Kehutanan, Ateng menyatakan dukungan penuh terhadap rencana dimaksud.

Nasional
28 November 2024

Buntut Polisi Tembak Rekannya, DPR Dorong Pembentukan Satgas Tambang Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong penegak hukum bekerja sama dengan lintas instansi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas tambang ilegal.