JAKARTA - Pemerintah mengaku tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital yang inklusif. Dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar wilayah di Tanah Air terkoneksi internet.
Kerjasama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.
“Tidak bisa sendiri. Tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal),” kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga: Generasi Milenial Tumpuan Percepat Transformasi Digital Indonesia
Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Terutama di wilayah 3T. Untuk itu, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo.
Salah satu tugas utama BAKTI adalah membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi. BAKTI membangun BTS-BTS (Base Transceiver Station) di wilayah 3T.
“Karena bagi operator inikan ngga bernilai ekonomi, berapa sih yang pake disitu pelanggannya yang punya HP (di daerah 3T), nah maka pemerintah hadir di situ, tapi tetap nanti yang operasikan mereka (swasta),” kata Usman.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Pacu Digitalisasi Guna Perkuat Kinerja UMKM hingga Layanan Masyarakat
Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangukan BTS sedangkan swasta yang akan mengoperasikan. Karena jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang bernilai. Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS.
Pemerintah mengaku hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah indonesia sudah ter-connect internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet. Ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind.
Selain pada penyediaan infrastruktur digital, pemerintah juga fokus pada sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk penguatan SDM bisa digital, pemerintah menggelar program gerakan nasional literasi digital. Gerakan ini dilaksanakan oleh Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika). Pemerintah mentargetkan pada 2024 ada 50 juta orang yang sudah terliterasi digital. Gerakan ini memberikan edukasi dasar tentang digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety.
Follow Berita Okezone di Google News
