Pajak Kendaraan.

Pemerintah membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran PKB yang dilakukan setiap tahun itu, ada bagian yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pengecekan pajak kendaraan dapat dilakukan secara online melalui sejumlah layanan yang tersedia.

Polri menegaskan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor memiliki ketentuan dan prosedur hukum yang jelas.

Pada GIIAS Bandung 2026, Pemprov Jabar memberikan insentif berupa diskon 10% atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama serta diskon 10?ri pokok pajak kendaraan bermotor tahunan.

Kendaraan listrik tetap diperhitungkan dalam urutan kepemilikan kendaraan untuk menentukan tarif pajak progresif.

Masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan diingatkan untuk segera memenuhi kewajibannya. Ada penghapusan sanksi administrasi.