Pentingnya Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memasukan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati, mengatakan, langkah tersebut penting untuk menunjukkan pemahaman pengetahuan Pancasila dan menciptakan sikap yang Pancasilais bagi masyarakat.

"Pancasila ini adalah bagian yang sangat penting bagi pendidikan karakter bangsa. Terlebih nilai-nilai hakiki Pancasila mulai terkikis," ungkap Edwin di Jakarta.

Menurutnya, mulai dari ekonomi, sosial budaya, dan politik sudah menganut sistem liberalisme. Di bidang ekonomi misalnya, Indonesia makin tidak bisa melepaskan sistem tersebut

“Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang kita anut dan tujuan ekonomi bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti juga amanat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan diimplementasikan pada pasal 33 batang tubuh UUD 1945,” terangnya.

Begitu pun di bidang politik, sebagian rakyat Indonesia kini sudah meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. “Sudah tidak ada lagi keinginan bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaaan,” ujarnya.

Beberapa contoh kasus yang sempat membuat kegaduhan di antaranya, gesekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Terakhir yang masih hangat adalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, bangsa Indonesia sudah begitu jauh dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. "Padahal Pancasila adalah tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia," terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta Jokowi untuk mendorong Pancasila dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Agar visi misi Trisakti dengan program Nawacita yang merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45 tercapai.

“Jangan visi dan misinya Trisakti, tapi bercita rasa liberalisme,” pungkasnya.